Perselisihan Pengurus Barisan Nasionalis Pancasila

Perselisihan Pengurus Barisan Nasionalis Pancasila

Jakarta, Mediakreasinews – Organisasi Masyarakat (ormas) Barisan Nasionalis Pancasila
Mengeluarkan pernyataan dan mengumumkan bahwa bentuk kepengurusan yang atasnama Barisan Nasionalis Pancasila (BNP) dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-001412.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Barisan Nasionalis Pancasila ;
Adalah SAH, dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh Ketua Umum yang sah sesuai Surat Keputusan Menhukham RI di atas.

Ketua Umum BNP Ragnar Andre Hutapea menyatakan, Bahwa Saudara Bonar Leonard Simangunsong dan Saudara Dannerd Reynard Simangunsong yang telah diberi kepercayaan sebagai Dewan Pengawas Perkumpulan BNP telah bertindak sewenang-wenang serta melawan Etika Organisasi dan Prinsip Demokrasi dalam masyarakat sipil.

“ Mereka melakukan pemberhentian Ketua Umum BNP yang SAH yaitu saya, Ragnar Andre Hutapea tertanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Saudara Bonar Leonard Simangunsong dan Saudara Dannerd Reynard Simangunsong (dokumen terlampir), dan pada tanggal 01 Juni 2018 Melakukan Undangan Rapat Pendiri pada hal pada tanggal tersebut adalah tanggal merah (Hari Lahirnya Pancasila) (dokumen terlampir). Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2018 mengangkat Saudari Lisbet Hutagaol sebagai Ketua Umum dan Effendi Hutabarat sebagai Sekretaris Jenderal yang TIDAK SAH tanpa melalui mekanisme yang telah diatur oleh organisasi, bahkan membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar secara sepihak sehingga seluruh produknya ini menjadi TIDAK SAH. (dokumen terlampir) dan Dewan Pengawas yang tersebut di atas juga membentuk organ Dewan Pengawas di dalam tubuh Perkumpulan BNP sehingga tindakan ini menimbulkan perpecahan dan manifestasi vested interrest yang sangat merugikan organisasi tersebut.” Ucap Ketum Barisan Nasionalis Pancasila saat di wawancarai, Hari senen (11/6/18).

Perlu diketahui Di dalam SK Menteri HUKHAM RI Nomor AHU-001412.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Barisan Nasionalis Pancasila, bahwa Susunan organ Perkumpulan yang SAH adalah sebagai berikut :
Ragnar Andrea Hutapea sebagai Ketua Umum
Agnes Carolina sebagai Sekretaris Umum
Marudut Parulian Simamora sebagai Bendahara Umum
Bonar Leonard Simangunsong sebagai Ketua Pengawas
Dannerd Reynard Simangunsong sebagai Wakil Ketua Pengawas 1
Darma Sutanta sebagai Wakil Ketua Pengawas 2

Ragnar menambahkan, apa alasan dan latar belakang yang dipikirkan oleh saudari yang mau diangkat menjadi Ketua Umum secara tidak sah, sehingga menutup peluang komunikasi demi persaudaaran dan pemulihan persatuan BNP. Sehingga yang bersangkutan sangat berkeinginan mengambil alih kepemimpinan tanpa prosedur yang benar.
“Sehingga sampai hati menyalahgunakan kepercayaan dan loyalitas sebagai Anggota, serta permasalahan yang dihadapi oleh Perkumpulan BNP mulai muncul sejak DPP BNP mendapat tawaran bantuan berupa kantor yang bebas sewa dari Sdri. Lisbet Hutagaol. Kemudian berkembang dengan adanya cara-cara tertentu yang memaksa beberapa pendiri BNP mengundurkan diri (dengan rekayasa permasalahan), namun pengunduran diri ini tidak pernah disahkan melalui Perubahan Akta Notaris.” Terangnya kepada awak mediakreasinews.

Selanjutnya berkembang ketidakpercayaan Panitia Deklarasi BNP yang sebelumnya direncanakan bersama, namun banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bandahara Panitia Deklarasi BNP yaitu Saudari Lisbet Hutagaol maupun sekretaris dan lainnya yang secara sepihak tanpa persetujuan Ketua Panitia Deklarasi BNP yaitu Saudari Iwen Tiwit. Akibatnya, proposal yang beredar di masyarakat tidak sah sebab tidak pernah ditanda-tangani oleh Ketua Umum DPP BNP. Hal ini terus bergulir sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi konflik yang menyebabkan perpecahan dalam Perkumpulam BNP.

Ragnar Andre Hutapea menjelaskan, “masalah semakin runyam sesudah Saudara Bonar Leonard Simangunsong dan Saudara Dannerd Reynard Simangunsong melakukan tindakan sewenang-wenangan serta tindakan melawan Etika Organisasi yang lazim sebagaimana telah diterangkan di atas. “ pungkasnya kepada media.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply