BIG Melaksanakan Rakornas Kebijakan Satu Peta Pada Kementrian dan Lembaga

BIG Melaksanakan Rakornas Kebijakan Satu Peta Pada Kementrian dan Lembaga

Jakarta, Mediakreasinews –
Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta (KSP) dalam kerangka satu referensi, satu geoportal, satu database dan satu standar dalam menyusun berbagai kebijakan antara lain yang terkait pemanfaatan ruang dan perijinan. Untuk itulah,
di era digital ini, tatanan baru
pengelolaan informasi diarahkan lebih bersifat aktif dan dinamis agar seluruh wilayah Indonesia Terhubung (Indonesia Connected). Rakornas Satu Peta Prestasi Bangsa ini dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/8/18).

“Rakornas Informasi Geospasial (IG)
Ini untuk mewujudkan agar dapat diakses dan dimanfaatkan berbagai instansi dan masyarakat dengan mudah, melalui mekanisme berbagi pakai data untuk kepentingan pembangunan baik di pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial (Rakornas
IIG) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tema Indonesia Connected.” Ujar Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin.

Beliau menandaskan kegiatan ini merupakan persiapan untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk mengakomodir informasi geospasial yang dihasilkan sesuai target Pelaksanaan (KSP).
Semenjak digagas tahun 1990, keberadaan simpul JIGN baik di tingkat pusat maupun daerah terus meningkat. Selanjutnya menurut amanat Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional, maka K/L dan Pemda diwajibkan untuk membuat unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam melaksanakan tugas sebagai unit produksi, pengelolaan dan penyebarluasan IG.” Tandas Hasanuddin Zainal Abidin ini saat di wawancarai oleh awak media.

Transformasi penguatan simpul jaringan (SJ) di tingkat provinsi nampak jelas setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh BIG mulai Maret
hingga Mei 2018, yang terlaksana di 5 (lima) region, yaitu : Sumatera, Papua dan Maluku, Sulawesi,
Kalimantan, serta Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Sebelumnya, kondisi awal terdiri dari 9 SJ yang operasional, 18 SJ belum optimal, dan 7 belum menjadi SJ. Setelah Rakor, peningkatan signifikan terjadi dimana 19 SJ telah operasional dan 15 belum optimal. BIG juga telah melaksanakan Rapat
Koordinasi tingkat K/L yang diidentifikasikan memiliki Informasi Geospasial (IG) termasuk 19 K/L yang
ikut di dalam KSP pada Juli 2018. Dari 19 K/L KSP, saat ini sebanyak 8 K/L yang sudah operasional, 10 belum optimal, dan 1 belum terkoneksi.
Hambatan di pusat dan daerah terjadi akibat kurang optimalnya IG pada simpul jaringan dalam
ketersediaan IG yang menggunakan metodologi, format dan standar berbeda.

“Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan IG ini pada metodologi, format dan standar yang berbeda-beda. Agar aktif dan operasional, kelima pilar ini mempunyai budget consequences, sehingga Kementerian PPN/Bappenas diharapkan bisa memberikan dukungan kebijakan untuk alokasi anggaran.
Saat ini, protokol akses berbagi-pakai data tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk mengatur tata kelola dan klasifikasi akses, baik yang sifatnya dapat diunduh,
dilihat, atau tertutup bagi seluruh pengguna di lingkup pemerintahan atau publik.” Lanjut Kepala BIG ini.

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin menekankan, ”Pengelolaan data dan informasi geospasial sangat
penting sehingga perlu dibentuk atau ditunjuk unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam pengelolaan data dan IG. Diharapkan ke depannya, IG yang sudah diunggah dapat dimanfaatkan untuk peninjauan kembali peta tata ruang.” Hal tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 200 peserta pada Rakornas IIG. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply