Kasus Meliana, PRM : Menggugat Keadilan di Hadapan Hukum

Kasus Meliana, PRM : Menggugat Keadilan di Hadapan Hukum

Jakarta, Mediakreasinews – Meliana wanita Tanjung Balai, divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan. Presidium Rakyat Menggugat (PRM) menilai hal itu sebagai bentuk diberangus untuk hak-hak subyektif warga  negara.

“Atas keprihatinan itu kita tidak akan diam. Kita akan terus melawan semua pemberangus itu.Kekuatan apapun akan kita lawan. Saya sudah tidak percaya dengan badan peradilan /institusi penegak hukum yang semakin tidak becus. Dan kita perlu menyampaikan mosi tidak percaya kepada mereka,”kata Ketua Tim Lawyer PRM Rinto Wardana dalam konferensi persnya di Gedong Joang 45 , Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Rinto berharap kedepan nya lembaga peradilan akan semakin baik lagi, dan tidak terkontaminasi dan diintervensi oleh kekuatan manapun  di republik ini. PRM memberikan pernyataan mosi tidak percaya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Meliana, terdiri dari :

1.Kepolisian Negara Republik lndonesia. Adalah kewajiban pihak kepolisian untuk menampung segala aduan dan laporan masyarakat. Akan tetapi laporan yang akibatnya berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan konflik horizontal, polri seharusnya lebih bijak dalam menanganinya. Untuk laporan perkara penodaan agama, polri segera untuk membuat SOP agar para pelapor perkara penodaan agama untuk terlebih dahulu memberikan bukti bahwa perkara yg dilaporkan telah dilakukan mediasi/musyawarah/tabbayun dsb kepada Terlapor. Jika perlu laporan atas penodaan agama diselesaikan diluar pengadilan dalam hal ini penyelesaian perkaranya di pihak kepolisian;

2.Supaya MA melakukan pembenahan dan mengambil tindakan tegas terhadap hakim-hakim yang bermasalah dan rawan disusupi oleh kepentingan kelompok maupun kepentingan perorangan yang melakukan penekanan terhadap independensi hakim dalam memutus perkara baik untuk alasan kelompok maupun alasan lain yang membuat tercorengnya wibawa pengadilan. Jika perlu melakukan uji integritas terhadap seluruh hakim yang memegang palu;

3.Komisi Yudisial jangan menjadi lembaga tempelan. Semakin banyaknya hakim-hakim pemegang palu terseret kepusaran tindak pidana (suap, gratifikasi dll) menandakan moral hakim sudah dititik nadir. Tidak ada upaya tegas dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang bermasalah. Jika KY hanya menunggu dan pasif terhadap segala fenomena permasalahan hakim maka kepercayaan publik terhadap lembaga ini-pun sama dengan merosotnya kepercayaan publik pada independensi hakim dalam memutus suatu perkara.

4.Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia& Kementerian Agama. Pasal 156 dan Pasal 156a yang mengatur soal penodaan agama telah menimbulkan korban yang seharusnya tidak patut dipersalahkan. Terdapat jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi yang seharusnya ikut dijamin pelaksanaannya secara baik oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Agama dengan cara ikut merumuskan aturan dan opsi penyelesaian terhadap perkara penodaan agama supaya terdapat jaminan kebebasan berpendapat bagi warga negara atau paling tidak terdapat jaminan kepada setiap warga negara dalam berpendapat yang perkaranya bersinggungan dengan penodaan agama, bahwa jika perkara tersebut menimbulkan masalah, cukup diselesaikan melalui aturan yang mewajibkan para pihak berperkara untuk menyelesaikannya diluar pengadilan.

Rinto mengingatkan, hati- hati mengetokkan palu. Palu hakim yang mengantarkan orang yang tidak bersalah ke penjara adalah pengingkaran terhadap keadilan dan salah satu pembunuhan paling kejam yaitu membunuh kebebasan orang yang tidak bersalah.

“Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Sebelum kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan jatuh ke titik nadir, lembaga peradilan segera untuk melakukan pembenahan. Jika tidak, hukum hanya akan mengabdi pada dirinya sendiri bukan mengabdi pada orang dan keadilan,” tutup Rinto. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply