Rakornas APDESI Untuk Sukseskan Program Pemerintah

Rakornas APDESI Untuk Sukseskan Program Pemerintah

Jakarta, Mediakreasinews —
APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia mengadakan Rakornas terkait mensukseskan program pemerintah. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi Apdesi untuk dikirim ke Pemerintah Pusat. Berlangsung di Hotel Media, Jakarta, Selasa (9/10/18). Di hadiri oleh pengurus Apdesi seluruh Indonesia.

Ditemui saat rehat, Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang, mengatakan, Rakornas ini mengumpulkan pengurus apdesi seluruh Indonesia beserta keluhan dan permasalahan yang terjadi pada desa dan kabupaten pada umumnya.

“Permasalahan yang di hadapi oleh perangkat desa di Kabupaten dan kota menyangkut pencairan dana desa. Selama ini pencairan dana desa ada tiga tahap. Tahap pertama 20 %, kedua 40% dan ketiga 40%. Apabila ada pekerjaan infrastruktur melebihi tahap pertama, berarti harus menunggu dikeluarkan tahap kedua. Berarti pekerjaan infrastruktur harus ” berhenti sejenak” sampai menunggu tahap kedua dikeluarkan. Kendala ini banyak dihadapi seluruh kepala desa di seluruh Indonesia.” Ucap Ketua Umum Apdesi saat diwawancarai.

Tarang melanjutkan pernyataan ” Skema pengeluaran dana desa minta dirubah menjadi tahap pertama 80% dan tahap terakhir 20%, berarti pekerjaan infrastruktur bisa berjalan lancar tanpa harus “berhenti sejenak”. Berikutnya, perlu pendidikan khusus untuk para kepala desa dan perangkat. Karena banyak kepala desa tidak berpendidikan tinggi. ” ulas Sindawa Tarang.

Di tempat yang sama jurnalis mediakreasinews menemui Agung Heri Susanto, sebagai Sekertaris Jenderal Apdesi, mengatakan, Kepala Desa dan perangkat desa harus didampingi dan di beri edukasi dalam tata kelola manajemen pemerintah desa, jadi jangan hanya diawasi dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah.

” Akibat manajemen dana desa yang tidak tepat, banyak kepala desa yang karena ketidaktahuan berhubungan dengan hukum. Memang dana desa yang dikelola sebesar 60 trilyun dan di bagi kepada 75 ribu lebih desa. Dan satu desa mendapatkan 650 juta hingga 850 juta. Dana tersebut untuk mengurus desa dari pendidikan, infrastruktur, pertanian, kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar. Ini yang menjadi beban kepala desa dengan menata dana desa yang diterima. ” ujar Agung Hari memberi ulasan mendetail.

Agung melanjutkan, ” Karena semenjak dikeluarkan Undang undang no 6 tahun 2014 penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Dan yang pasti peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa sebagai ujung tombak pemerintahan sangat di perlukan Diklat khusus bagi seluruh kepala desa. ” ungkapnya di hadapan awak media.

Perlu diketahui rekomendasi Rakornas ini mengarah pada 4 program, Pemanfaatan embung desa, Pro Kades, Sorga (Sarana Olah Raga) dan terakhir Pemberdayaan BUM Des. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply