Gratifikasi Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Jakarta, mediakreasinews.com
Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan ‘Jalan Sehat Bersama‘, Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pengendalian gratifikasi di Iingkungan BIG. HaI ini sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua UU Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Kegiatan dilaksanakan di Kantor pusat BIG, Cibinong, Bogor, Jumat (19/10).

Sekaligus melaksanakan
penandatanganan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi di Iingkungan BIG pada 2015. Dan diterbitkannya Peraturan KepaIa BIG Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta dibentuknya Unit PengendaIian Gratifikasi (UPG) melalui keputusan Kepala BIG Nomor 1.1 Tahun 2017 untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian gratifikasi serta berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kegiatan pengendalian gratifikasi.

“Dampak dari pelaksanaan berbagai macam sosialisasi pengendalian gratifikasi sudah tampak nyata saat ini, antara lain tumbuhnya kesadaran Insan-insan di BIG untuk melaporkan gratifikasi yang telah diterima daIam upaya mencegah tindak pidana korupsi” ucap Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin.

Hasanuddin melanjutkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BIG menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

“Apabila terpaksa menerima gratifikasi, agar segera melaporkan dan menyerahkan penerimaan gratifikasi kepada UPG BIG dalam hal ini adalah Inspektorat BIG melalui email info.upg@big.go.id.” ujarnya saat melepas peserta jalan sehat.

Di tempat yang sama, Inspektur BIG Sugeng Prijadi bahwa UPG dibentuk atas perintah dari pihak Kemenko Polhukam.

“Unit Pengendalian Gratifikasi baru dibentuk dan ditandatangani Bapak Kepala BIG atas permintaan pihak Kemenko Polhukam.” Katanya saat di wawancarai.

Inspektur BIG Sugeng Prijadi menambahkan, gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga bisa berupa barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, adalah yang berhubungan dengan jabatan seseorang sebagai ASN dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya.

“Pelaporan gratifikasi ke UPG BIG harus disertai dokumentasi foto barang gratifikasi. UPG BIG kemudian melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh UPG dan KPK dan menunggu penetapan status barang gratifikasi,” tutur Sugeng.

Tahun ini Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG dinobatkan sebagai Unit Kerja Paling Sadar Lapor Gratifikasi”.  Prestasi Pusat PTRA ini diharapkan dapat diikuti pusat lainnya untuk kedepannya.

“Selamat kepada Pusat PTRA atas penghargaan yang telah diraih. Semoga seluruh insan BIG semakin memiliki kesadaran menolak dan melaporkan gratifikasi,” ucap Sugeng.

Perlu di ketahui berdasarkan hasil rekapitulasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BIG, terdapat 13 laporan gratifikasi hingga bulan Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak tujuh pelaporan gratifikasi telah ditetapkan statusnya menjadi milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK.

b. Sebanyak dua Pelaporan gratifikasi tidak ditetapkan menjadi miIik negara, namun mendapat apresiasi dari KPK.

c. Sebanyak empat peIaporan gratifikasi masih dalam proses tindak Ianjut. (Do)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply