Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Menggerakkan Pemerintah Peduli Usaha Milik Rakyat

Mewujudkan Kedaulatan  Pangan dan Menggerakkan Pemerintah Peduli Usaha Milik Rakyat

Jakarta, Mediakreasinews –
BULOG (Badan Urusan Logistik) memiliki visi dan misi yang harus diwujudkan untuk memeratakan pangan. BULOG pun memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan pembelian pangan dengan ketentuan HPP (Harga Pokok Penjualan) dan Harga Acuan Pembelian, memeratakan stok nasional, Penyaluran Bansos Rastra dan pangan lain. Pemaparan dari Mayjen TNI Dr Bachtiar, S.IP,M.AP sebagai Direktur Pengadaan Bulog. ini di acara “Diskusi Nasional Kedaulatan Pangan ” di Kampus UIN Syarif Hidayatullah  Ciputat, Selasa ( 4/12/2018).

Menurut Bachtiar, OP (Operasi Pasar) dan penjualan melalui jaringan internal dan eksternal, dan menjaga stabilitas harga di tingkat Petani dan Konsumen. “Permasalahannya adalah kita masih memiliki pangan yang diimpor dan hal ini semestinya dikurangi. BULOG juga memiliki strategi-strategi yang dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan harus dibenahi apabila bisnis negara mau maju. ” ucapnya saat ditanya awak media.

Bchtiar melanjutkan,
semua aspek harus dibenahi seperti penyediaan informasi teknologi dan sumber daya manusia yang cerdas. BULOG sendiri melakukan banyak upaya seperti mengusahakan produk pangan dalam negeri agar berdaulat.

” Revitalisasi dan pembaruan teknik di ladang dan pasca panen, melakukan diversifikasi peralatan, makanan, dan produksi, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berketerampilan baik serta pembangunan agro industri seperti pembangunan rice milling unit, dryer, silo, controlled atmospheric storage, dan penggilingan padi menengah. Mempermudah permodalan petani dengan KUR dan kredit untuk UMKM, meningkatkan dan menjaga kualitas produksi, dan pertanian yang sesuai dengan tata ruang wilayahnya. ” imbuh mantan Wadankodiklat TNI Angkatan Darat ini.

” Untuk stok beras natal dan tahun baru aman dan mencukupi dari sabang sampai merauke. Serta stok minyak goreng dan terigu mencukupi. ” ujar Bachtiar.

Hadir juga pemberi materi Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Indonesia pada Kabinet Reformasi Pembangunan, Tanri Abeng mengatakan, ada 56 juta lebih UMKM di Indonesia yang menyediakan lapangan tenaga kerja 107 juta tidak memiliki sumber pendanaan.

“Sebanyak 96 %  UMKM tidak mempunyai sumber pendanaan. Jadi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita itu eksklusif.  Dinikmati oleh aktor-aktor ekonomi besar dan karenanya mereka menjadi sumber daripada apa yang disebut Purchasing Power,”kata Tantri Abeng saat di tanya awak media.

Aktor – aktor ekonomi besar dengan daya beli itulah yang mendobrak peningkatan ekonomi kita. Tetapi untuk  sektor usaha di bawah (UMKM) tidak naik.  Karena yang di bawah tidak naik, maka potensi yang begitu besar, seperti sektor pangan, sektor perkebunan, kelautan  menjadi tidak berdaya.

“Jadi karena pertumbuhan ekonomi kita masih eksklusif di atas, maka kita tidak  bisa membangun pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekayaan alam,  kekayaan manusia kita. Masyarakat kita kan semua itu di daerah kan? Ini tidak diberdayakan,”ujar Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini.

“Kenapa tidak diberdayakan? Petani yang lahannya hanya setengah hektar, mana mungkin dia pergi ke pasar.Mana mungkin dia bisa dapat “duit”. Tidak bisa. Maka saya punya konsep yang saya namakan badan usaha milik rakyat . Itu bagaimana mengkorporasikan usaha-usaha mikro kecil ini. Bahkan koperasi menjadi kelompok yang besar, sektor pangan, sektor laut , sektor kebun . Sehingga kalau dia sudah besar, maka dia punya daya untuk bisa memperoleh pendanaan. Dia punya daya untuk bisa akses ke pasar,”papar pemilik Universitas Tanri Abeng ini.

Tantri melanjutkan,
Pelaku ekonomi harus mengembangkan BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) yang berlandaskan koperasi dengan menyatukan berbagai usaha-usaha kecil rakyat sesuai dengan komoditas yang mereka geluti dan membuat ekonomi yang berpihak pada rakyat dengan asas keadilan.

“Pemerintah yang bisa mengeluarkan politik ekonomi yang berpihak kepada usaha kecil dan menengah itu harus sediakan sumber pendanaan asal mereka mengelola dengan baik. Ada strukturnya yang saya namakan BUMR. Ada manajemennya. Sediakanlah dana. Kalau tersedia dana, kemudian mereka-mereka ini akan mengelola usaha badan milik rakyat ini. ” pungkas pria kelahiran Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ini. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply