Bappenas: Rakornas Bidang Informasi Geospasial Harus Berguna Seluruh Stakeholder

Bappenas: Rakornas Bidang Informasi Geospasial Harus Berguna Seluruh Stakeholder

Jakarta, mediakreasinews.com – Pembukaan rakornas Badan Informasi Geospasial (BIG) dimaksud untuk seluruh pemangku kepentingan di bidang IG dan akan di evaluasi setiap tahun melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IG. Rakornas tahun 2019 ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG. Rakornas ini diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Hari Rabu (27/3/19).

“BIG wajib melakukan Iangkah koordinasi kepada stakeholders yang bersinggungan dalam penyelenggaraan IG,” ujar Kepala BIG Prof. Hasanuddin Z. Abidin kepada wartawan usai membuka Rakornas IG yang mengangkat tema ”Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”.

Hasanuddin mengatakan, Rakornas ini mencatat sejumlah kebijakan dan strategi.

“Kebijakan pertama adalah mendorong peningkatan penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah secara berkala dengan fokus pada data skala 1:50.000 dan 1:5.000.
Berikutnya, mengatur tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sampai ke daerah terpencil.
Selanjutnya, meningkatkan jumlah sumber daya manusia bidang informasi geospasial berkualitas dalam upaya menyediakan permintaan melalui peningkatan sumber daya manusia terutama untuk Sarjana di pemerintah daerah.
Terakhir, mempercepat koordinasi antara kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah mempergunakan portal Badan Informasi Geospasial. Ucapnya saat memberikan sambutan pada Rakornas.

BIG mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa ditempatkan di satu jaringan online portal yang kemudian bisa diakses sebanyak mungkin secara gratis oleh berbagai pihak di Indonesia.

“Jadi di negara yang sebesar Indonesia ini pengelolaan informasi geospasial sentralistik hanya umumnya oleh BIG untuk peta-peta dasar. Untuk berikutnya Indonesia perlu punya semacam lembaga yang khusus menangani informasi geospasial di level provinsi sehingga masalah-masalah penataan ruang pembangunan di level tapak, mitigasi bencana yang terjadi di level tapak itu bisa ditangani cepat oleh daerah yang bersangkutan,” imbuhnya.

penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) secara terintegrasi, telah kita dapatkan melalui pelaksaan kebijakan satu peta dan  kerja sama pelaksanaan pemetaan sawah baku. Keduanya merupakan contoh good practices kegiatan yang melibatkan berbagai institusi secara berkoordinasi.

Hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro  dalam sambutannya ketika menerima hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial. Hasil rakornas itu meliputi antara lain penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah, efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

“Informasi Geospasial sangat strategis dengan keterpaduan data serta data statistik dalam mewujudkan perjalanan pembangunan yang berkualitas,” kata Bambang saat memberikan sambutan pada rakornas yang bertemakan “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”

” Implementasi kebijakan satu peta harus didukung oleh implementasi satu data untuk seluruh stakeholder. Dengan demikian kita akan lebih siap menghadapi era digitalisasi yang akan banyak berhubungan dengan Big Data dan Internet of things,” ucap Bambang.

Kesiapan tersebut tentunya  perlu didukung dengan SDM  di bidang IG yang berkualitas, serta memanfaatkan berbagai alternatif sumber pendanaan diluar ABPN.

Pada bagian lain Bambang  menegaskan,
“Penyediaan data informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial,” kata Bambang.

Ia menuturkan untuk mendapatkan gambaran geospasial yang tajam dan akurat sudah tentu diperlukan informasi geospasial yang lebih rinci.

Dia menuturkan rakornas itu diselenggarakan dalam konteks yang strategis karena waktunya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hasil rakornas itu akan mempertajam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024, karena penyusunanan RPJMN tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi tapi juga pada analisis lokasi dan kewilayahan.

“Ketersediaan data informasi geospasial akan sangat memudahkan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pencapaian prioritas pembangunan nasional,” ungkapnya. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply