People Power Merupakan Tindakan Anti Demokrasi

People Power Merupakan Tindakan Anti Demokrasi

Jakarta, mediakreasinews.com – Ancaman people power untuk merespon tuduhan atas kecurangan yang di lontarkan para elit politik merupakan satu tindakan anti demokrasi serta anti kedaulatan rakyat.

Berbeda halnya dengan people power saat sistem politik masih sentralistik serta kekuasaan berpusat pada satu orang atau satu kelompok ( tirani/rezim)
Sebagai contoh di Filipina tahun 1986, berakhirnya kekuasaan Marcos selama kurang lebih 20 tahun. Sama yang terjadi di Indonesia tahun 1998, akhir kekuasaan Soeharto selama 32 tahun

People power sebagai respon atas pemerintahan kediktatoran merupakan jalan alternatif untuk menghadirkan ruang politik yan menganut sistem demokrasi.

Paska 1998 Penataan kelembagaan dan distribusi kekuasaan sudah terbagi dan semua independen, baik di Eksekutif, legislatif maupun Yudikatif. Termasuk kelembagaan lain seperti KPK , KIP dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Mekanisme sengketa hasil pemilu pun sudah diatur sedemikian rupa oleh Undang – undang melalui mahkamah konstitusi.

Teriakkan kecurangan pemilu harus mampu di buktikan dan di uji apakah kecurangan itu terjadi secara massif , terstruktur dan signifikan atas bukti dan perolehan suara

Taufan Hunneman, Sekjend forum nasional Bhinneka Tunggal Ika mengatakan, bahwa mekanisme Mahkamah Konstitusi yang tepat untuk menguji semua itu. Namun jika mekanisme itu tidak di gunakan malah memilih mekanisme lain di luar hukum maka jelas sekali ada motif lain yang terselubung.

“Jika people power yang di ambil dan tidak punya dasar kuat sebab mengabaikan kedaulatan rakyat serta real count KPU maka aparat dapat mengambil tindakan preventif termasuk tindakan hukum serta partai politik yang ikut andil di dalamnya.” Ujar Taufan sesuai kiriman rilis lewat Whats Up kepada redaksi, selasa (7/5/19).

Taufan menambahkan, “melihat tantangan kedepan paska pemilu adalah kemampuan dan kerelaan hati kita bersama untuk membangun rekonsiliasi sebagai asset bangsa. Seharusnya para tokoh masyarakat, termasuk tokoh partai politik untuk bisa membangun jembatan perbedaan itu menuju rekonsilisi.” Imbuh Taufan, mengakhiri rilis. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply