Sekjend Fornas : Diskualifikasi Penggiringan Opini Tidak Berdasarkan Hukum

Sekjend Fornas : Diskualifikasi Penggiringan Opini Tidak Berdasarkan Hukum

Jakarta, mediakreasinews.com – Taufan Hunneman, Sekjend Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika
Memberikan pandangan terkait perbaikan permohonan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh BPN dengan menyoalkan jabatan KH maruf amin yg di tuding oleh BPN merangkap jabatan di bumn dalam hal ini bank syariah mandiri dan BNI syariah

Taufan Hunneman mengatakan bahwa, Lembaga Mahkamah konstitusi keberadaannya di atur dalam UUD 1945 dan lebih lanjut di atur dalam UU nomor 24 tahun 2003 sebagaimana di ubah dengan nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah konstitusi dalam pasal 10 ayat 1 D. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagaimana di cantumkan secara jelas dalam UUD 1945 pasal 24 c ayat 1 yg memberikan amanat kepada MK untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu ( PHPU )

“Dengan aturan hukum dan tata cara maka jelas MK dalam hal pemilihan umum di berikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak dan bukan kewenangan lainnya.” Jelas Taufan dalam rilis pers, diterima lewat Whatsup. Selasa (11/6/19).

Selanjutnya perihal terkait soal bank syariah mandiri dan BNI syariah maka Taufan hunneman menyampaikan beberapa pandangannya; Berdasarkan UU BUMN pasal 4, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Serta penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari, Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berikutnya Kapitalisasi cadangan, terakhir Sumber lainnya.

” Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian bumn atau perseroan terbatas dananya berasal dari APBN di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 4 ketentuan BUMN sangat jelas sekali apa dimaksud dengan BUMN oleh sebab itu bank syariah mandiri sebagai salah satu bank yangj berdiri sebelumnya tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional dan terus berganti ganti nama sampai pada tahun 1999 berubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri setelah sebelumnya menjadi bank konvensional merupakan anak usaha BUMN dan saham dimiliki oleh bank mandiri sesuai dengan pendirian akta notaris bukan peraturan pemerintah. Sehingga BSM masuk kategori sebagai anak usaha Bank Mandiri.” Ujar Taufan dalam rilisnya.

Taufan melanjutkan,
“Dalam hal posisi dewan pengawas syariah Di BNi syariah dimana dewan pengawas merupakan ahli syariah, diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari MUI dengan target memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai prinsip syariah.
Artinya dengan menjadi dewan pengawas merupakan satu jabatan keahlian dan memang di tentukan dan sesuai dengan kapasitasnya.” Imbuh Taufan.

Demikian juga sama halnya dengan Bank Syariah Mandiri begitupun BNI syariah merupakan anak usaha BNI artinya anak usaha BUMN bukan BUMN dalam pengertian pasal 4 UU BUMN.
Maka yang di kategorikan sebagai pejabat bumn adalah mereka yang merupakan orang yang masuk dalam kategori perusahaan BUMN, sebagaimana di maksd dalam pasal 4 UU BUMN.
Selain hal itu lebih pokok terkait soal syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden sudah terpenuhi secara hukum sesuai UU PEMILU.

Karena itu Taufan Hunneman
Menyatakan bahwa, “sangat disayangkan jika terus mendesak bahkan melakukan pengiringan opini untuk isu diskualifikasi sebab isu ini merupakan sikap yang tidak legowo menerima fakta sosial dalam proses demokrasi.” Ungkap Taufan menutup rilis persnya. (Edo)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply