Haidar Alwi Institute: Soroti Gubernur DKI, Reklamasi Tidak Pro Nelayan dan Lingkungan Hidup

Haidar Alwi Institute: Soroti Gubernur DKI,  Reklamasi Tidak Pro Nelayan dan Lingkungan Hidup

Jakarta, mediakreasinews.com – Forum Masyarakat Kota Jakarta mengadakan Diskusi Publik berjudul ” Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta”. Kegiatan ini diadakan di Gedung Joeang’45, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senen (29/7). Menghadirkan Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute (HAI), kemudian Martin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.

Haidar Alwi mengatakan, pengelolaan tiga pulau, yakni Pulau C, D, dan G kepada PT Jakpro yang merupakan salah satu BUMD milik DKI. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi Pantai Teluk Jakarta.

“Gubernur Anies membuat kebijakan perubahan nama tiga pulau itu. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama. Jadi kalau pulau tersebut sukses menyumbang APBD DKI, maka seolah yang sukses adalah Anies. Padahal itu cuman ganti nama saja,” kata pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) ini.

Haidar melanjutkan, Gubernur Anies tidak memiliki komitmen dengan apa yang telah dia ucapkan diawal ketika mencabut 13 ijin reklamasi, bahwa reklamasi teluk Jakarta adalah masa lalu bagi Jakarta. Bahwa reklamasi bukan masa depan Jakarta.

“Anies menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru bicara masa depan Jakarta. Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta, ini tidak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan,” tegasnya saat memaparkan makalah.

Tempat yang sama, hadir Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata mengemukakan, reklamasi itu sama sekali tidak memberi keuntungan bagi nelayan, dan keluarnya IMB itu adalah kebijakan yang melukai hati para nelayan Jakarta.

“Reklamasi tidak ada keuntungan sama sekali untuk nelayan. Anies akan bangun kampung nelayan itu kurang bermanfaat. Nelayan tidak bisa beli rumah dengan harga Rp 900 juta sampai Rp1 miliar,” katanya. dalam diskusi bertajuk “Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta”

Alih-alih keuntungan nelayan, bagi Martin, reklamasi teluk Jakarta justru memberi ancaman berupa Likuefaksi atau pergeseran tanah seperti terjadi di Palu. Menurut dia, ketika reklamasi ini diteruskan, tinggal menunggu bom waktu akan terjadi bencana di kemudian hari.

Bagi Martin, perhatian pemerintah provinsi yang semestinya diberikan kepada nelayan tidak hanya soal tempat tinggal saja, namun juga memperhatikan kondisi pesisir.

“Nelayan tidak hanya untuk tempat tinggal tapi mereka butuh ikan untuk ditangkap. Kenapa pesisir penting selain untuk wilayah tangkap, juga penting untuk ikan berkembang biak, seperti mangrove,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkingan Hidup (Walhi) Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan, setiap Gubernur Jakarta dari periode ke periode punya kebijakan yang mendukung reklamasi. Sejak tahun 1994 ketika pertama kali keluar Perpres Reklamasi, sampai saat ini Anies Baswedan mengeluarkan IMB pada 2019/

“Jadi semua gubernur sama saja. punya perannya masing-masing dalam meneruskan proyek reklamasi yang cenderung dipaksakan ini,” kata Tubagus Soleh.

Beliau mengungkapkan, proyek reklamasi ini sama sekali tidak punya komitmen pada lingkungan. Bahkan masalah lingkungan sering jadi pelengkap penderitaan rakyat.

“Dari sejarah awalnya sampai sekarang ini, proyek reklamasi hanya memfasilitasi kepentingan bisnis. Tapi mengabaikan lingkungan. Baru setelah ditolak, mereka berakrobat seolah ini memperhatikan lingkungan. Sebenarnya reklamasi selalu mengabaikan soal lingkungan hidup,” tuturnya.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply