Forum BEM Jakarta Tolak PERPPU KPK

Forum BEM Jakarta Tolak PERPPU KPK

Jakarta, mediakreasinews.com – Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah disepakati oleh seluruh anggota dewan. Saat ini berkas UU KPK sedang proses penandatanganan oleh presiden Joko Widodo. Ditanda tangani ataupun tidak, UU tersebut akan otomatis aktif per tanggal 17 Oktober 2019 terhitung 1 bulan dari tanggal disahkannya. Beragam protes datang dari berbagai kalangan yang menilai bahwa RUU KPK adalah bentuk pelemahan akan lembaga anti rasuah tersebut. Berbagai solusi dan tekanan dimunculkan oleh publik, mulai dari PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), Legislative Review maupun Judicial Review.
Menanggapi hal tersebut, beberapa Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta (FORBES Mahasiswa Jakarta) telah mengadakan Konferensi Pers di Long Black Cafe, Jum’at (11/10).

Konferensi Pers tersebut lahir dari keresahan bersama akan kondusifitas Ibu Kota Negara yang beberapa hari terakhir sempat memanas dan menjadi sebuah sikap bersama bahwa mahasiswa sebagai agent of control akan tetap mengedepankan nilai-nilai intelektualitas dalam penyampaian kritik pembangunnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden BEM Universitas Mpu Tantular, Fauzi. Dirinya mengatakan bahwa narasi-narasi yang mendesak pemerintah sengaja dibuat untuk membenturkan antar lembaga negara yang akhirnya membuat gaduh Negara ini.

“Kami khawatir, narasi-narasi yang dibangun akan saling membenturkan antar lembaga negara, yang berakibat timbul kegaduhan politik, karena solusi yang jelas-jelas di garansikan oleh negara melalui judicial review dan menurut kami inilah jalan yang terbaik.” tandasnya. jum’at, (11/10).

Hal senada juga disampaikan oleh ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Jakarta yang tergabung dalam FORBES Jakarta, Gawi. Dirinya menyampaikan bahwa mahasiswa siap menempuh jalur Judicial Review dan menolak dengan tegas akan terbitnya PERPPU atas UU KPK.

“kami (mahasiswa) juga siap menyiapkan naskah akademik untuk menempuh jalur tersebut (judicial review), dan kami jelas menentang segala desakan-desakan yang dilayangkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang diminta segara menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dan kami tegas menolak akan penerbitannya demi kondusifitas iklim politik negara.” tegasnya.

Munculnya lima butir tersebut, lanjut Gawi sudah di diskusikan, dikaji berdasarkan literature, fakta lapangan dan pemaparan yang sudah disampaikan selama beberapa hari terakhir oleh setiap presiden kampus.

“Hasil diskusi kami menghasilkan lima butir dukungan kepada pemerintah”, ucapnya.

Konferensi Pers yang dihadiri oleh 17 Presiden Mahasiswa Universitas se Jakarta menghadirkan 5 butir sikap rekomendasi dalam bentuk Piagam FORBES MAHASISWA JAKARTA

PIAGAM FORBES MAHASISWA JAKARTA
“MEMPERTEGUH ARAH JUANG MAHASISWA”
Kami Mahasiswa Jakarta dengan ini menyatakan :

1. Menolak segala tindakan inkonstitusional dan gerakan-gerakan aksi anarkis yang merusak fasilitas dan mengganggu ketertiban umum dengan maksud menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden yang sah sesuai ketetapan KPU RI.

2. Meminta presiden joko widodo untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) kpk dan tidak terpengaruh oleh desakan-desakan yang dihadirkan oleh oknum yang ingin memecah belah rakyat dengan pembenturan lembaga negara.

3. Mendesak elit golongan agar memilih jalan terbaik tanpa membenturkan lembaga negara, melalui jalur judicial review di mahkamah konstitusi dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sesusai undang-undang, jika terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan dalam proses legal drafting undang-undang kpk. Serta mendorong mahkamah konstitusi menggunakan kewenanganya dengan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya.

4. Mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas provokator massa aksi dan pelaku perusakan fasilitas umum atau bahkan penyerangan terhadap petugas demi terciptanya kondusifitas ibu kota negara.

5. Mengajak dan menghimbau seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk membaca serta memverikasi terlebih dahulu semua informasi yang tersebar di perbagai media, baik media massa maupun media sosial agar memahami konteks semangat perjuangan tanpa terpapar issue framing maupun agenda setting seorang atau sekelompok golongan yang disalurkan. (Red.)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply