Peta RDTR Mendukung Online Single Submission (OSS) untuk Investasi

Peta RDTR  Mendukung Online Single Submission (OSS) untuk Investasi

Cibinong, mediakreasinews.com – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah daerah harus menyusun Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kawasan lndustri dan Kawasan Usaha paling lama enam bulan sejak PP ditetapkan. Pemerintah pusat melalui kementrian yang membidangi urusan penataan ruang diharuskan memberikan bantuan teknis, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 2.

Badan informasi Geospasial (BIG) bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan Peta RDTR untuk keperluan Online Single Submission (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik. Itu dilakukan kepada 57 kawasan RDTR, terjadi pada tahun 2019.

BIG yang diwakilkan oleh Dr. Antonius Bambang Wijanarko, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, mengatakan,
Pendampingan dan proses validasi meliputi penyusunan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta, kesesuaian peta rencana dengan ranperda, serta integrasi pada semua unsur tersebut.

” Tetapi pada pelaksanaannya, ditemukan banyak kendala karena keterbatasan waktu penyusunan dan banyaknya jumlah RDTR yang harus disusun serta terbatasnya, termasuk sumber daya manusia yang menguasai aspek perpetaan serta ketersediaan data (sumber data dan peta dasar) yang belum mencakup seluruh wilayah perencanaan.” Ucap Antonius Bambang, saat ditanya oleh awak media. Hari Senin (6/01/2020), di Kantor BIG, Jalan Raya Bogor.

Bambang melanjutkan, “BIGpun memikirkan strategi dan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, tanpa menurunkan standar dan kualitas Peta RDTR yang harus dirampungkan.
Satu hal yang dilakukan BIG adalah melaksanakan assistensi intensif atau klinik untuk 57 RDTR OSS, baik di BIG atau Kementenan ATR/BPN, dengan melibatkan seluruh personel secara massal.” Imbuhnya.

Hasilnya. hari ini akan diserahkan surat rekomendasi RDTR untuk sejumlah daerah melalui sidang pleno. Sidang pleno bertujuan untuk verifikasi proses assistensi dan memberikan jaminan kualitas terhadap peta rencana tata ruang yang sudah dilakukan pembinaan.

“Peta RDTR yang sesuai kaidah dan standar perpetaan sangat berguna pada saat implementasi OSS, karena seluruh perizinan ke depannya dilaksanakan secara online. Bagi investor yang akan melakukan investasi, mereka dapat melihat peta RDTR kawasan yang dituju untuk menentukan lokasi dan jenis investasinya. Selain itu, sistem ini memudahkan pemerintah daerah memberikan izin investasi, karena Peta RDTR memberikan kepastian hukum terhadap proses perizinannya.” Pungkas Antonius Bambang. (Red)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply