Apernas Jaya: Sulitnya Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Apernas Jaya: Sulitnya Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta, mediakreasinews.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APERNAS JAYA), terkait program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan permasalahan terkait dengan hal tersebut.

Sekretaris Jenderal Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APERNAS JAYA), Risma Gandhi, mengatakan, RDP dengan komisi V tersebut malah membahas hal-hal lain yang justru bukan inti dari keluhan kami, harusnya tentang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara mudah mendapatkan rumah.

“Rapat dengar pendapat komisi V bersama kami (APERNAS JAYA) membahas keberadaan
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang menurut saya itu salah satu lembaga yang justru sangat kita butuhkan,” kata Risma Gandhi, seusai RDP dengan Komisi V, Rabu (8/7/2020).

Risma Gandhi melanjutkan, rapat tersebut membahas rencana pembubaran PPDPP yang sekarang diberi kesempatan 7 tahun untuk tetap eksis, hal ini membuat kami kecewa karena lembaga tersebut akan dibubarkan.

” Lembaga tersebut merupakan harapan bagi developer. Karena selama ini PPDPP sangat berperan untuk developer, karena selama ini tidak ada. Dengan PPDPP menjadi kepanjangan tangan antar developer daerah dengan user yang selama ini terdapat dalam sistem aplikasi. Data base tersebut sangat penting untuk dipertahankan, karena tidak ada batas limit untuk para peserta PPDPP. Lembaga ini seharusnya tetap eksis,” imbuh Risma Gandhi.

“RDP justru bukan membahas tentang keluhan dan kendala yang selama ini kita alami, tetapi menyerang kita. Seharusnya pembahasan terkait tentang MBR, bukan batas maksimal kemampuan membayar 4 juta hingga 8 juta. Setidaknya MBR mengacu kepada UMR, bahkan masih banyak dibawah UMR. Itulah PR pemerintah agar skema pembayaran yang dibawah UMR maupun standar UMR dengan mudah mendapatkan rumah, itu yang kami perjuangkan ” ungkapnya.

Saya berharap pada pertemuan nanti antara komisi V DPRRI dengan lembaga pembiayaan dan penyediaan PUPR, aspirasi kami hari ini bisa disampaikan pada pada pertemuan besok

Tempat yang sama Ketua APERNAS JAYA, Jawa Barat (Jabar) Muhamad Efendi mengatakan, selaku mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan program Sejuta Rumah dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan. Namun apa yang terjadi dengan program pemerintah hari ini tidak mendukung program kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kenyataannya hari ini pada RDP yang berlangsung tadi seakan keberadaan program kepemilikan rumah MBR sudah tidak didukung pemerintah, bahkan masyarakat yang diberikan fasilitas dan menerima subsidi justru mereka yang memiliki batasan penghasilan antara 4 s/d 8 Juta rupiah tiap bulan, sementara masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) di bawah penghasilan Rp, 4 Juta sekarang ini sudah tidak diberi kesempatan memiliki rumah.

“Pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap antaa 4 hingga 8 Juta. Sedangkan nasib masyarakat berpenghasilan di bawah 4 juta perbulan, berbeda dengan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Semestinya pemerintah berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah yang belum memiliki tempat tinggal tetap,” tutut ketua DPD Jabar ini.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply