Alamsyah Hanafiah: Cabut dan Batalkan RUU HIP

Alamsyah Hanafiah: Cabut dan Batalkan RUU HIP

Jakarta, mediakreasinews.com –Sejumlah ormas (Organisasi Masyarakat) dan masyarakat umum banyak yang menolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Kontroversi RUU tersebut dapat menimbulkan gejolak masyarakat. Pengacara Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan terusik dengan terbitnya RUU tersebut.

Sidang perdana class action RUU HIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar dengan perkara No: 352/PDKT.CLASS ACTION/2020/PN.JKT PST, Tertanggal 06 Juli 2020. Tergugat hadir delapan pengacara itu antara lain: Alamsyah Hanafiah, S.H. M.H.,Soraya, S.H M.H, R. Ardi Wira Kusumah, S.H., Muhajir, S.H. M.H, Ratih Puspa Nursanti, S.H., Rido Octa Primariza, S.H., Iwan Hardiansyah, S.H., Mahbub Shahapi, S.H.

Alamsyah Hanafiah, S.H. M.H. mewakili rekan pengacara mengatakan, bahwa inisiator RUU HIP harus hadir . Pertama, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Kedua, Ketua BPIP, Ketiga, Ketua DPR RI, dan Presiden RI.

“Sidang perdana ini kuasa hukum Ketua DPR RI hadir dan surat panggilan di terima oleh sekretaris DPR RI. Namun belum dilengkapi surat kuasa yang resmi. Sedangkan tergugat dua untuk Presiden RI, surat panggilan resmi dari pengadilan diterima sekneg, namun kuasa hukum belum hadir. Dan tergugat tiga, untuk Ketua Umum PDIP surat panggilan resmi dari pengadilan diterima sekretariat PDIP, terlihat dari stempel warna merah. Kuasa hukum tidak hadir. Terakhir tergugat empat, surat panggilan resmi dari pengadilan diterima BPIP, dan kuasa hukum tidak hadir. Untuk tergugat dua, kuasa hukum dapat menghadirkan mentri Hukum dan HAM. Serupa dengan tergugat yang lain dapat menghadirkan kuasa hukum juga.” Ucap Alamsyah, saat ditemui awak media, Rabu (23/7/2020).

Menurut Alamsyah, walaupun Ketua DPR Puan Maharani telah mengatakan RUU HIP sudah berakhir namun Surat Keputusan belum diterbitkan. Maka sidang perkara gugatan RUU HIP tetap akan dilaksanakan.

“Ketua DPR Puan Maharani telah menyatakan RUU HIP telah diakhiri. Namun, seharusnya DPR terlebih dahulu membuat penetapan pencabutan RUU HIP tapi kenyataannya hingga kini publik atau rakyat belum pernah mendengar DPR mencabut atau membatalkan RUU HIP,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alamsyah menuturkan, persidangan lanjut dua minggu lagi akan kita lihat para kuasa hukum hadir dan mengungkap RUU HIP yang membuat heboh.

“Kami yakin sidang dua minggu lagi akan melihat, bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain. Karena masih banyak anak bangsa yang meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan selalu setia rela berkorban mempertahankan Pancasila,” tuturnya.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply