Kreditor KSP ALTO dan PT Wahana Bersama Nusantara Pasrah Rencana Perdamaian

Kreditor KSP ALTO dan PT Wahana Bersama Nusantara Pasrah Rencana Perdamaian

Jakarta, mediakreasinews.com – Awal tahun 2020 tepatnya bulan maret terjadi pandemi Covid – 19 yang menekan perekonomian global termasuk Indonesia. Dan banyak ekonomi masyarakat terjadi pailit dilakukan oleh perusahaan atau koperasi. Akibatnya debitor gagal bayar kepada kreditor, yang telah mengumpulkan dana hingga triliunan rupiah.

Petrus Loyani salah satu praktisi hukum mengatakan sudah saatnya DPR RI melakukan revisi Undang Undang  Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..

” Undang-undang Kepailitan atau PKPU sudah seharusnya dilakukan revisi oleh DPR, karena undang-undang tersebut tidak memihak kepada kreditor ( customer) dan akibatnya banyak oknum memohon PKPU atau kepailitan ke pengadilan.” kata Petrus saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020).

Petrus menjelaskan, undang-undang ini memiliki sistem pembuktian sangat sederhana dalam menyatakan sebuah perusahaan atau koperasi pailit. Selain itu memiliki celah hukum yang dimanfaatkan oleh sekelompok oknum untuk menarik dana masyarakat.

“Undang-undang Kepailitan atau PKPU dianggap merugikan masyarakat atau kreditor dan sangat menguntungkan debitor karena sangat mudah dan sederhana sistem pembuktian dalam KPKPU,” tegas dia.

Petrus menambahkan, apapun dan bagaimanapun proses PKPU kepailitan ini sangat rentan dengan ketidak benaran.

“Artinya kreditur dihadapkan pada dilema semua akan membenarkan kepada debitor. Pertama aset kita tidak tahu berapa banyak, yang namanya insolven yaitu perbandingan antara aset dan hutang jauh sekali artinya lebih besar hutang dari pada aset,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, dengan menerima atau mensetujui pilhan PKPU maka kreditur merasa aman hanya dengan membayar utang dengan jangka waktu yang telah disepakati,
“Berarti disana tidak ada unsur pidana, padahal debitur sudah meraup uang begitu banyak dari masyarakat. Dan itu selesaikan karena sudah ada itikad membayar,” lanjut Petrus Loyani.

” Jadi dimanapun diambilnya debitur tetap menang, kenapa inilah kelemahan pembuktian dalam PKPU kepailitan,” ungkap Petrus Loyani.

” Makanya dari awal saya sudah katakan, dibongkar dahulu laporan keuangannya, nanti di janjikan ya (membayar) tapi ujungnya malah tidak ada. Dan memang tidak pasalnya yang mengatakan harus membuka laporan keuangan,” jelasnya.

” Dan itu adalah problem yang ada di PKPU kepailitan, dari sinilah pembuat undang – undang harus merevisi PKPU kepailitan ini, karena adanya kepentingan dari debitur sangatlah rawan. Apapun ini sangatlah merugikan kreditur,” ungkapnya.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply